Category: News
Surakarta Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Cegah Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Surakarta, 30 Januari 2026 – Menyikapi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk “Penguatan Kerjasama Lintas Sektoral dalam Upaya Pendampingan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Forum yang diikuti oleh puluhan lembaga layanan masyarakat ini digelar untuk menyusun strategi kolaboratif yang lebih efektif. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Surakarta, dibuka secara resmi oleh Sekretaris DP3AP2KB Kota Surakarta. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa isu kekerasan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya dibebankan kepada satu dinas saja. Kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, hingga organisasi masyarakat adalah kunci untuk membangun sistem perlindungan yang responsif dan berpihak pada korban,” tegasnya. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk: Hadir sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., menyampaikan materi mendalam tentang kerangka kebijakan serta mekanisme penguatan jejaring layanan. Narasumber yang juga merupakan Ketua Satgas PPK UNS menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam memberikan layanan pencegahan kekerasan. “Kita perlu memastikan bahwa pengetahuan dan standar layanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tersebar merata di semua lembaga layanan. Dengan memberikan literasi terhadap perwakilan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, diharapkan akan memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan deteksi dini kekerasan serta melakukan pendampingan pada korban kekerasan” papar Prof. Ismi. Dalam penyampaiannya juga diberikan contoh-contoh kasus sebagai rujukan dalam penanganan kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral. Dalam proses penanganan kekerasan jangan sampai menghilangkan peran lembaga lain agar dalam penanganan dapat dilakukan secara optimal. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga layanan menjadi kunci keberhasilan penanganan kekerasan yang dapat dilakukan antar lembaga dalam satu wilayah maupun lintas wilayah. Strategi penguatan kerjasama lintas sektoral antara lain dapat dilakukan dengan menyatukan visi pencegahan, menyelenggarakan forum jejaring lintas sektor secara rutin, pelatihan berbasis kasus, kepemimpinan kolaboratif dan membuat rencana tindak lanjut kolaboratif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi dan berdiskusi dengan peserta lain. Pada akhir kegiatan Prof. Ismi menyatakan bahwa Pencegahan Kekerasan memerlukan sistem yang terkoordinasi dengan baik untuk menjalankan kolaboratif lintas sektoral. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 45 Lembaga mitra Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang tergabung dalam Mitra DP3AP2KB Surakarta. Jejaring ini mencakup unsur pemerintah (seperti Dinas Pendidikan, Keagamaan, Sosial, Kesehatan, Satpol PP), penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas), rumah sakit (RS. Moewardi, RS. Bhayangkara, RSJD, dll), perguruan tinggi (UNS, UNISRI), serta beberapa organisasi masyarakat dan LSM seperti LBH Aisyiyah, SPEKHAM, Fatayat NU, Muslimat NU, Yayasan Kakak, dan YAPHI. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi perwakilan lembaga layanan dan tersusunnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) kolaboratif untuk memperkuat kerja sama lintas sektor di Kota Surakarta. Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini berdampak pada terwujudnya sistem layanan yang lebih cepat, terpadu, dan profesional, serta mendorong penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta.
Satgas PPK UNS dan ULKPKS FMIPA Universitas Brawijaya Perkuat Sinergi Penanganan Kekerasan di Kampus
UNS – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Sebelas Maret (UNS) menerima kunjungan Unit Layanan Konseling, Perundungan, dan Kekerasan Seksual (ULKPKS) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya (UB) pada Senin (27/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang UKPBJ UNS ini menjadi ajang berbagi praktik baik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Ketua Satgas PPK UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si., menjelaskan bahwa Satgas PPK telah resmi masuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UNS dan berada langsung di bawah Rektor. “Jumlah anggota Satgas PPK saat ini 15 orang. Meskipun anggaran terbatas, kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus,” ujarnya. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya, Prof. Chomsin Sulistya Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas sambutan UNS dan menilai pertemuan ini penting untuk memperkuat sistem perlindungan di perguruan tinggi. “Sejak tahun 2023, fakultas kami diminta membentuk unit layanan konseling, perundungan, dan kekerasan seksual. Saat ini, kami menjadi garda terdepan dalam menampung keluhan mahasiswa,” ungkapnya. Melalui kunjungan ke UNS, pihaknya ingin menggali lebih dalam implementasi maupun tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan khususnya mengenai isu kekerasan seksual di UNS. Prof. Chomsin menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari skema volunteer yang dijalankan Satgas PPK UNS. “Kami datang bersembilan dari UB Malang untuk mendalami bagaimana UNS melakukan pencegahan, penanganan, serta monitoring terhadap kasus kekerasan,” jelasnya. Ketua ULKPKS FMIPA UB, Risalatul Latifah, S.Si., M.Si., berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar gagasan dan praktik baik antar universitas. “Kami ingin banyak belajar dari pengalaman Satgas PPK UNS dalam mengembangkan sistem yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan bagi warga kampus,” tuturnya. Sesi diawali dengan pemaparan profil Satgas PPK UNS yang disampaikan oleh Prof. Ismi. Selanjutnya, sesi diskusi berlangsung interaktif, ULKPKS FMIPA UB dan Satgas PPK UNS membahas strategi pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan kasus, hingga bad and good practices. Diskusi berlanjut saat Pak Faturhadi menyoroti pentingnya prosedur penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Di akhir diskusi, kedua pihak juga bersepakat untuk terus memperluas jejaring dan kerja sama dalam upaya menciptakan kampus ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan Kegiatan ini menegaskan komitmen kedua institusi untuk memperkuat sinergi antar perguruan tinggi dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata menciptakan kondisi yang responsif terhadap isu kekerasan, serta memastikan setiap warga kampus terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
